Airin Tandatangani Komitmen Penyelenggaraan MPP Bersama Sejumlah Kepala Daerah

0
27
views

JAKARTA, salakaNews.com – Sebanyak 38 Kepala Daerah melakukan penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2021 sebagai bentuk penyerderhanaan sekaligus percepatan pelayanan publik.

Penandatangan kesepahaman tersebut dilakukan bersama Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (MENPAN RB) Tjahajo Kumolo, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (2/3/2021).

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyatakan serius dalam merealisasikan Mal Pelayanan Publik yang berkualitas, modern dan terintegrasi. Sekaligus, memberikan kemudahan, kecepatan, dan kenyamanan kepada masyarakat.

”Insyaallah, bulan April mendatang. Kami akan meresmikan Mal Pelayanan Publik,” ucapnya.

Berdirinya MPP tersebut dinilai akan mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusan administrasi dari kelahiran hingga kematian, perijinan investasi, layanan hukum dan akses perbankan menjadi satu atap.

”MPP satu atap ini, bentuk reformasi birokrasi. Harapannya, mampu memberikan pelayanan yang cepat, hemat waktu, efisien dan efektif sehingga masyarakat merasa senang,” katanya.

selain itu kata Airin, layanan MPP hadir untuk memberikan kemudahan dan mendorong penerbitan izin usaha yang akan berdampak positif menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sementara, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan, kehadiran MPP berperan memberikan kemudahan, karena secara tekhnis menggunakan sistem digital yang terintegrasi.

”MPP merupakan revolusi digital urusan administrasi, perijinan, hingga pelayanan administrasi hukum umum (AHU),” katanya.

Ia menyatakan implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja mempercepat pelayanan publik. Dengan UU Cipta Kerja, mendorong perkembangan ekonomi mikro dan usaha kecil menengah (UKM) dalam membuat perseroan terbatas (PT).

”Pelaku usaha Mikro dan Usaha Kecil Menengah bisa membuat PT sehingga akan mempermudah akses perbankan dalam mendapatkan pinjaman modal. Dengan begitu, usaha akan berkembang dan berdampak pada ekonomi negara,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menpan RB Tjahjo Kumolo berharap kabupaten/kota bisa membuat MPP guna mempercepat pelayanan ke masyarakat dari instansi atau lembaga pemerintahan.

”Sekarang baru 38 daerah yang melakukan komitmen, saya berharap ini bisa mencapai 100 daerah dan tahun berikutnya bertambah sampai 514 Kabupaten/Kota mendirikan MPP,” singkatnya.

(red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

19 + nineteen =