SalakaNews, Pandegalang – Keluarnya keputusan Permenpan RB nomor 36 tahun 2018 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) tahun 2018, membuat para honorer di Kabupaten Pandeglang unjuk rasa di depan halaman kantor Bupati, Selasa (26/9/2018).
Kordinator lapangan Rohendi mengatakan peraturan tersebut dinilai mendiskriminasi honorer, karena terkesan membatasi hak honorer yang sudah usia lanjuti untuk menjadi aparatur sipil negara.
“Kami menilai permenpan RB nomor 36 tahun 2018 itu cacat hukum, karena selain mendiskriminasi para honorer, karena didalamnya tidak mencantumkan honorer dan rujukan payung hukum yang tidak jelas, bahkan terkesan membatasi kami pihak honorer yang sudah kategori usia lanjut, itu secara tidak langsung kami merasa didiskriminasi,” katanya.
Lanjut, Rohendi jika unjuk rasa tersebut tidak didengar maka para honorer mengancam akan mogok kerja jika pemerintah tidak memperhatiankannya.
“Hari ini kita ingin menyampaikan kepada pihak pemerintah untuk meminta kesejahteraan honorer diperhatikan, apabila tuntutan kali ini tidak diindahkan, kami akan melakukan mogok kerja masal dari berbagai kalangan,” Ujarnya
Sementara itu, Kepala Badan Kepagawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Pandeglang H. Ali Fahmi Sumanta mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan masa aksi dengan cara bersurat kepada pemerintah pusat terkait persyaratan calon PNS, karena pihak FPHI menginginkan persyaratan tersebut dihapuskan.
“Untuk aksi demonstrasi tersebut, kami akan tindak lanjuti dengan cara bersurat kepada pemerintah pusat, selain itu juga kita akan menindaklanjuti pula usulan yang mereka ajukan, seperti persyaratan yang harus yang berksitan dengan usia, tapi kalau untuk Permenpan RB tersebut kami tidak bisa mengubahnya, hanya saja untuk upaya rekomendasi kita akan lakukan,” ucapnya. (Land/Zis)
