Pandeglang, Salakanews – Tidak ditemui pihak Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang, aktivis yang tergabung dalam Jaringan Pemuda Mahasiswa Indonesia Provinsi Banten (DPW-JPMI) gagal melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Pandeglang, Kamis (17/11).
“Sudah jauh-jauh hari surat kita layangkan untuk bisa duduk bersama diskusi dan berdialog dengan Dewan Pimpinan Rakyat Kabupaten Pandeglang khususnya Komisi I, tetapi mereka Mangkir dalam Audiensi ini,” terang Entis Sumantri, Ketua DPW-JPMI Banten.
Dikatakan Entis, Bahwa sumberdaya Manusia (SDM) di kabupaten Pandeglang jauh tertinggal oleh Kabupaten atau kota lainya, serta dengan adanya Investor Masuk di Kabupaten Pandeglang ini secara langsung akan bisa di Rasakan oleh pemerintah Daerah dan Masyarakat kabupaten pandeglang.
Akan tetapi investor pun harus ada kontribusi jelas bagi masyarakat Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan SDM serta dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pandeglang, Agar Pandeglang Lebih Baik lagi Kedepannya.
“Namun pada Faktanya masih banyak Oknum-oknum Pejabat Daerah yang tidak bertanggungjawab serat akan kepentingan pribadi dan golongannya saja” ungkapnya.
Maka dari itu, aktivis JPMI mengajak Dialog kepada DPRD Kabupaten Pandeglang khususnya Komisi I Namun dalam Audiensi tersebut Aktivis JPMI Banten merasa kecewa dengan tidak hadirnya DPRD Komisi I.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa dengan mangkirnya DPRD komisi I saat audensi dengan aktivis JPMI, pihaknya menduga pimpinan Komisi I DPRD Pandeglang terindikasi adanya gratifikasi dengan pihak perusahaan, JPMI Banten juga menyatakan sikap mosi tidak Percaya terhadap DPRD kabupaten Pandeglang.
“Adanya dugaan gratifikasi Komisi I dengan pihak perusahan waralaba di kabupaten Pandeglang salah satunya yang ada di Kecamatan Cimanuk dan kecamatan Kadu Hejo,” imbuhnya
Aktivis JPMI juga terlihat menyegel ruangan Komisi I DPRD Pandeglang sebagai bentuk kekecewaannya Kepada Anggota DPRD Pandeglang.
“Kami nyatakan sikap akan langsung lanjutkan aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan audiensi yang tidak dihadiri pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pandeglang,” pungkasnya. (Land/red)
