Tim Advokasi TOAT Kembali Laporkan Dugaan Pelanggaran Ke Bawaslu Pandeglang

0
157
views

Pandeglang , salakaNews – Tim advokasi pasangan calon 02 Thoni-Imat (TOAT) kembali melaporkan dugaan pelanggaran Pilkada yang menguntungkan calon petahana ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang, Selasa 20/10/2020. Sebelumnya, tim advokasi Thoni-Imatpun telah melaporkan Camat Cimanggu dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang karena diduga mengajak orang lain untuk mendudukung Irna-Tanto.

Adapun pelaporan mereka kali ini, yakni berkaitan dengan dugaan eksploitasi program pemerintah pusat untuk kepentingan politik, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Peristiwa dugaan pelanggaran Pilkada tersebut bermula saat digelar kegiatan program PKH di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan, Senin 19/10 kemarin. Pada kegiatan tersebut, Kades Teluk Endin Fahrudin dan Ketua BPD Teluk sekaligus komisioner Lembaga Tawa Sopan Pandeglang, Sulaeman Abdurohim diduga mengajak kepada para peserta kegiatan untuk memilih Paslon 01 Irna – Tanto.

“Dalam video yang di-posting di channel YouTube Bang Kumis Berbagi, ada ajakan (dari Kades dan BPD) berupa acungan tangan satu jari, kemudian meneriakan coblos 01,” kata Koordinator tim advokasi Thoni-Imat usai melakukan pelaporan ke Bawaslu Pandeglang.

“Kita juga melaporkan pemilik channel youtube Bang Kumis Berbagai yang selalu memanfaatkan setiap kegiatan pemerintah dengan dijadikan konten untuk mengajak masyarakat mencoblos Paslon 01,” imbuhnya.

Selain Kades dan BPD Teluk, lanjut Satria Pratama, pihaknyapun melaporkan ketua APDESI Kabupaten Pandeglang Ibnu Hajar yang juga diduga mengkampanyekan Paslon 01 di media sosial facebook.

“Ketua APDESI yang juga Kades Kalang Anyar ini foto dengan fose mengacungkan satu jari dan di-posting di facebook,” katanya.

Di tempat yang sama, tim advokasi Thoni-Imat lainnya, Nandang Wirakusumah meminta kepada Bawaslu Pandeglang agar melakukan penindakan secara tegas serta memaksimalkan pencegahan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh ASN maupun aparatur lainnya demi terwujudnya Pilkada Pandeglang yang jujur dan adil.

“Kami melihat ini sebuah pembelajaran demokrasi yang kurang baik, yaitu dugaan pemanfaatan program pemerintah, kemudian ada dugaan keterlibatan ASN. Bahkan selain dugaan pemanfaatan program PKH yang dilaporkan tadi, kami juga mengendus adanya pemanfaatan kegiatan reses untuk berkampanye, ini juga akan kita laporkan, saat ini kita tengah melengkapi data-data,” papar Nandang.

Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulyadi, mengaku akan segera melakukan pembahasan di internal terkait adanya laporan tersebut. “Kalau sudah cukup sarat formil dan materilnya nanti ada pembahasan di internal kita, apakah ini bisa dilanjut atau tidak, apakah ada unsur pelanggaran administrasi, pidana atau UU lainnya,” kata Ade.

Ia pun kembali mengingatkan kepada para ASN juga kepada para kepala desa agar tidak sesekali melakukan tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU 10 2016 Pasal 71 yang mengamanatkan bahwa ASN, Kades/lurah, TNI Polri tidak boleh melakukan hal tersebut.

“Kalau terkait pencegahan kita sudah berkirim surat juga ke pemerintah daerah terkait netralitas ASN, Kades juga sudah kita imbau. Bahkan Pemda juga sudah mengeluarkan surat edaran tentang netralitas Kades,” katanya. (Land/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =