SERANG, salakaNews.com – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) raih penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) 2020. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Yasona H Laoly saat memperingati Ham Ke-72 yang digelar secara virtual bersama seluruh Gubenur dan Kepala Daerah se-Indonesia.
Untuk Provinsi Banten, penghargaan berlangsung di Pendopo Gubenur Banten, Serang, Senin (14/12). Untuk tema hari HAM yakni “Recover Better- Stand Up For Human Rights”.
Dalam kesempatan tersebut Kota Tangerang Selatan menerima penghargaan tersebut dalam bentuk piagam dan diserahkan secara virtual kepada Pemerintah Kota (Pemkot) yang diterima langsung oleh Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany.
Tidak hanya itu, Walikota Tangsel pun mendapatkan penghargaan sebagai walikota peduli HAM dari Kementerian hukum dan Ham. Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, menyatakan bahwa Pemkot akan terus memerhatikan hak-hak warga dan HAM dalam peyelenggaraan berbagai kegiatan.
“Harapannya penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami, khususnya bagian hukum Pemkot Tangsel untuk terus mempertahankan penghargaan yang telah diraih, dan kita buktikan kepada masyarakat bahwa Pemkot Tangsel peduli terhadap HAM,” jelas Airin.
Penghargaan yang diterima ini adalah prestasi masyarakat dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel atas pengimplementasian HAM di Kota Tangsel.
Dikatakan Airin, ada beberapa parameter kepedulian HAM sehingga Pemkot Tangsel berhasil mendapatkan penghargaan serta capaian implementasi Hak Asasi Manusia.
“yakni, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan,” terangnya.
Penghargaan tersebut dapat dicapai berkat kerja keras dan dukungan para stakeholder, Airin berseloroh, meski ditengah pandemi COVID-19, pemkot Tangsel masih dapat menuai prestasi. Serta dapat melindungi hak masyarakat.
“Kita bangga Kota Tangsel mendapat penghargaan peduli HAM tahun 2020. Alhamdulillah, adanya penghargaan ini menambah tingkat kepercayaan pemerintah pusat dan masyarakat terhadap pelaksanaan roda pemerintahan di Kota Tangsel terutama pemenuhan hak-hak masyarakat melalui program-program pro rakyat,” singkatnya.
Ada pun terkait indikator dan kriteria yang harus dipenuhi yaitu dukungan Regulasi dalam menjamin kepastian hukum terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia pada tahun 2020. Tangsel telah menetapkan perda pengarusutamaan gender, layak anak dan lainnya.
Sejumlah indikator keberhasilan raihan penghargaan HAM tersebut seperti, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, pemenuhan hak atas akta kelahiran dan adiministrasi kependudukan, serta penegakan hukum yang lebih mengedepankan cara-cara persuasif atau dialog.
“Untuk itu saya berterima kasih kepada seluruh aparatur yang telah memberikan pemahaman masalah hukum kepada warga. Sehingga, penghargaan berhasil didapatkan,” tandasnya.
(red)
