SalakaNews, Kota Tangerang- Program Pendidikan Sekolah gratis yag digaungkan Pemerintah Daerah provinsi Banten nampaknya mulai mengalami hambatan, hal itu karena gagasan mulia itu tak berbanding lurus dengan ralitas yang ada, salah satunya ialah antara mekanisme yang ada belum memadai sehingga tak ada pijakan yang kuat, seperti payung hukum yang belum jelas.
Sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Banten, Eni Suhaeni mempertanyakan setatus program yang digadang-gadang Gubernur Banten semenjak ia mencalonkan diri sebagai gubernur yang sedianya dianggap mampu mengentaskan masalah buta aksara yang selama ini membelenggu Banten.
Menurut Eni pengertian gratis yang ditujukan pada dunia pendidikan oleh masyarakat selama ini diinterpretasikan sebagai sesuatu yang keliru dan kurang tepat. Kata Eni, pengertian gratis di sana tidaklah secara menyeluruh, dari mulai kebutuhan buku, pakaian, hingga biaya pembangunan sekolah. Akan tetapi masyarakat tetap harus mengacu pada undang-undang Sisdiknas dimana masyarakat dikutsertakan untuk berpartisipasi dalam mengembagkan pendidikan. Eni juga berharap pada pemerintah daerah provinsi Banten untuk segera mengkaji ulang terkait program ini.
“Semestinya kajian pendidikan gratis itu perlu direvisi dan dikaji ulang karena pradigma masyarakat tentang pengertian geratis itu full tidak bayar sama-sekali dan tidak dipungut apapun soal pendidikan” kata Eni pada awak media di Rumah Makan Kawali (31/7).
Eni juga tak menutup mata jika memang sektor pendidikan itu aturannya dianggap bagus mesti didukung oleh semua elemen, akan tetapi jika di bawah pelaksanaannya carut-marut, maka yang dirugikan justru masyarakat, karena bagaimanapun pendidikan yang baik punya pengaruh besar bagi Bangsa Indonesia ke depan.
“Ini akan terkait dan berkelindan dengan kepemimpinan bangsa, prosedurnya harus cerdas dulu masyarakatnya, kalau tidak cerdas bagaimana kita akan mengusung pemimpin yang cerdas, kalau pendidikannya carut marut, tidak mungkin sebuah bangsa akan maju jika pendidikannya tidak didukung dengan baik. Jadi semua kita ini punya tanggung jawab” ujarnya.
Diketahui FKKS (Forum Komite Kepala Sekolah) se-Provinsi Banten melakukan Protes keras terhadap Gubernur Banten Wahidin Halim, terkait pernyataan WH (sapaan akrab Wahidin Halim) yang menyatakan jika Komite Sekolah itu bagian dari kepanjangan korupsi kepala sekolah, sehingga ia mengintruksikan kepada seluruh kepala SMK, SMA negeri se-provinsi Banten untuk tidak melakukan pungutan kepada siswa maupun orang tua murid dalam urusan apapun yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, karena itu WH memastikan pembiayaan pendidikan ditanggung oleh pemerintah daerah provinsi Banten. di beberapa media juga telah tersiar kabar jika WH menyatakan tantangan bagi siapa pun yang memprotes terkait kebijakan yang ia ambil.
“Pendidikan gratis itu berarti kepala sekolah atau komite sekolah, jangan mintain duit, itu gratis namanya, selama ini kan masyarakat ngeluh dimintain uang buat iuran maupun pembangunan,” kata Wahidin di Gedung DPRD Banten, seperti yang dilansir okezone news. Selasa (21/11/2017).
Wahidin mengatakan, pihaknya telah menganggarkan untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan rehabilitasi Ruang Kelas Baru (RKB) pada tahun anggaran 2018. oleh karena itu pihaknya tidak segan-segan akan menindak tegas jika terdapat sekolah yang masih meminta-minta iuran dari siswa ataupun dari wali murid.
“Sekarang kita yang bangun sekolahnya, dari BOSDa tadi untuk gaji guru dan sebagainya, kita akan lihat berapa dari kebutuhan komite sekolah, Kalau ada (pungutan) ya diganti saja kepala sekolahnya, dilaporin, itu bukan pungli namanya, tapi itu udah korupsi,” tegasnya.
(red)
