Anggaran Belanja Baju Dinas DPRD Muaro Jambi Disorot

0
193
views
Gedung kantor DPRD Muaro Jambi (foto: wahid/salakaNews)

Muaro Jambi, SalakaNews – anggaran belanja untuk paiakan dinas DPRD kabupaten Muaro Jambi disorot, pasalnya, anggaran dengan nilai Rp.534,6juta tersbut sangat tinggi untuk ukuran daerah kabupaten Muaro Jambi, mengingat PAD masih jauh dari harapan.

Hal itu dikatakan Saeful, aktivis HMI Kabupaten Muaro Jambi pada salakaNews.com (23/9). Menurutnya Anggota Dewan yang baru saja dilantik mestinya menunjukan kinerjanya terlebih dahulu kepada masyarakat, agar kepercayaan itu tetap tumbuh dan punya harapan.

“Anggaran tersebut belum layak bagi anggota dewan terlebih saat ini musibah terus menerpa daerah,” kata Saeful.

Lebih lanjut dia mengatakan, jika anggaran untuk baju saja sedemikian jumlahnya, bagaimana dengan anggaran lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anggota dewan secara keseluruhan, Dengan APBD kab Muaro Jambi yang masih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Saeful berharap, kedepan pemerintah daerah Tentu harus dipertimbangkan pemkab soal anggaran mana untuk kepentingan yang lebih prioritas.

“selaku corong aspirasi masyarakat. Anggota DPRD jangan sampai tidak sadar kalau dia penyambung lidah masyarakat. jika  masyarakat menuntut kinerja Dewan secara optimal saya nilai sangatlah pantas”. Tandasnya.

Sementara Sekretaris DPRD Muaro Jambi, M. Dedi Susilo S.Sos. mengatakan anggaran belanja untuk belanja pakaian dinas anggota dewan tersbut merupakan hal yang wajar, dia merujuk pada aturan Permendagri Nomor 6 Tahun 2016.

“Sudah sesuai prosedur dan sudah ada standarnya yang berlaku di pemerintah, melalui proses tender sistim kualifikasi harga terendah,” Kata Dedi pada salakanews.com pekan lalu, Selasa (17/9/19),

Pada proses tender lanjut Dedi, telah diikuti sekitar 20 perusahaan, prosesnya juga tidak ada intervensi untuk siapa pemenang tender juga  transparan, katanya.

Keempat pakaian itu terdiri dari pakaian sipil harian (PSH) pakaian dinas harian (PDH),pakaian sipil lengkap (PSL), pakaian sipil resmi (PSR). Biaya pengadaan tersebut seluruhnya bersumber dari APBD Pemerintah Daerah kabupaten Muaro jambi.

Sebagai Aktivis Saiful BerHarap kepada Anggota DPRD yang baru terpilih dan baru di lantik harus turun ke desa-desa terutama dapil-nya masing-masing untuk Menyerap aspirasi dan memperjuangkan suara masyarakat.

“Kurangi plesiran yang tidak ada manfaat bagi masyarakat apalagi minta jatah uang ketok palu, yang terpenting adalah jalankan peran dan fungsi DPR sebagai wakil rakyat”, katanya.

Editor: tam

Reporter: Wahid NR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

ten − two =