Muaro Jambi, salakanews.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi Ulil Amri meminta Pemkab Muaro Jambi untuk segera menempatkan Posisi jabatan eselon III dan IV yang sudah lama kosong. Hal itu tidak ada lagi alasan untuk memperlambat pelantikan jabatan tersebut karena jabatan Eselon III tidak seperti eselon II melalui proses lelang.
“Karena Jabatan eselon III dan IV tidak perlu melaui Proses Lelang jabatan itu kewenangan penuh bupati.tinggal bupati pilih dan lantik dan tidak perlu izin KASN.” Sebut Ulil Amri, Senin (1/3/21).
Hal itu terjadi berawal dari lambannya Masnah Busro selaku Bupati dalam melantik pejabat eselon III dan IV yang berdampak pada serapan anggaran tahun 2021, bila ini dibiarkan maka akan memicu pada realisasi anggaran. Terlebih akan berimplikasi pada pelayanan publik.
“Sekarang sudah posisi awal maret, yang PLT juga penuh keraguan dan ketidakpastian apa dipakai atau tidak lagi.” Jelas Ulil Amri.
Sementara itu Suriadin kepala dinas Badan kepegawaian daerah (BKD) saat di temui di ruangan kerjanya mengatakan lambannya pelantikan ini tidak berpengaruh dengan realisasi anggaran.
“Seharusnya itukan tidak berpengaruh karena saat ini kan setiap OPD sudah ada pimpinannya mereka bisa mengatur itu semua,” ujar Suriadin.
Oleh karena itu kata dia, setiap pekerjaan harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berklaku dan tidak perlu takut jika sudah sesuai aturan.
“Itukan sudah menjadi kewajiban mereka, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan ya dikerjakan saja dengan mengenyampingkan fikiran takut di ganti atau fikiran negatif lainnya. sekaranglah seharusnya mereka menunjukkan kinerja mereka dengan baik kepada pimpinan,” Kata Suriadin.
Diketahui sebelumnya, Bupati Masnah Busro telah melantik 44 pejabat eselon III dan IV di secretariat pemerintah kabupaten Muaro Jambi, pada Jumat (29/1/2021).
Pejabat eselon III dan IV tersebut menempati beberapa jabatan seperti Kepala Bagian (Kabag), kepela suku bagian (Kasubag), dan kepala seksie (Kasie).
Meski telah dilakaukan pelantikan, namun masih terdapat beberapa OPD atau Dinas yang kosong, sehingga hal itu akan mempengaruhi pada kinerja OPD tersebut, dan mempengaruhi pada resapan anggaran dan program kerja pemerintah kabupaten.
Editor: tam
Reporter: Wahid
