TANGSEL, salakaNews – Dinas Pekerjaan Umum kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperbaiki 9 turap atau tanggul yang jebol pasca banjir yang terjadi pada 1 Januari 2020. Dalam fase tanggap darurat itu, PU memasang sandbag, cerucuk bamboo dan bronjong pada tanggul atau turap yang jebol.
Ke 9 tanggul yang jebolitu terbagi pada dua bagian, terdiri atas 4 titik yang menjadi kewewenangan pusat yaitu turap/tanggul villa mutiara, villa pamulang, graha mas, dan permata pamulang, sedangkan 5 titik menjadi wewenang pemkot Tangsel yaitu kampung bulak, maharta, nerada, pondok pucung, puri bintaro indah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangsel, Aries Kurniawan, menjelaskan, untuk penanganan pertama yang dilakukan dinas PU terhadap turap yang jebol yakni membersihkan puing dan melaksanakan pekerjaan struktur.
“Tim PU sudah melakukan survey, dan kami akan merencanakan gambar serta Rancangan Anggaran Biaya (RAB) nya,” kata Aries, yang baru dilantik pada 7 Januari sebagai kepala dinas definitif PU Tangsel, rabu, (8/1/20).
Lebih lanjut Aries mengatakan, untuk perbaikan turap yang jebol akan menggunakan anggaran murni 2020 dengan melakukan pergeseran anggaran pemeliharan untuk tanggap darurat pasca banjir. Sedangkan turap yang menjadi kewenangan pusat, pihak PU akan melakukan koordinasi.
“Untuk tanggul atau turap sungai yang jebol ada 9 titik. Terdiri dari 4 titik wewenang pusat, dan 5 titik kewenangan pemkot Tangel,” jelas Aries, Rabu (8/1).
Terkait sungai besar (kali angke, cisadane dan pesanggrahan) yang menjadi wewenang pusat (balai besar wilayah sungai ciliwung cisadane), pihaknya akan berkoordinasi dengan pusat dalam hal ini BBWSCC, untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang bersifat darurat.
Sementara untuk anggaran yang dibutuhkan sedang dihitung, dan akan diprioritaskan pada tanggul sungai yang jebol. Sedangkan untuk normalisasi akan dilakukan pada DAS Kali Ciputat, Serua, Cantiga, dan Cibenda.
“Untuk sementara ini normalisasi terkendala akses masuk alat berat. Karena di sepanjang sungai sudah ada rumah-rumah warga atau penduduk.”jelasnya.
Normalisasi akan dilakukan pada anggaran APBD 2020, dan akan dilanjutkan pada APBD 2021, pungkasnya.
(redaksi)
