Pandeglang, Salakanews – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di delapan desa se Kacamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang dipertanyakan keberadaan kondisinya sangat mengkawatirkan. Pasalnya, anggaran untuk BUMDes di Kecamagan Bojong yang di kucurkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tak ada yang berjalan.
Ketua Ikatan Kepala Desa Kecamatan Bojong sekaligus Kepala Desa Banyumas, Ade Marji mengakui jika BUMDes di Kecamatan Bojong khususnya di desa yang ia pimpin tidak berjalan, padahal anggaran setiap tahunnya selalu ada untuk BUMDes.
“Kalau permodalan memang masuk ke BUMDes, cuma usahanya engga ada yang berjalan,” kata Ade Marji saat dihubungi melalui pesan singkat whatShAAp belum lama ini, Senin (19/4/2021).
Menurutnya, BUMDes di desanya tidak berjalan lantaran kesadaran masyarakat sangatlah minim. Padahal anggaran untuk BUMDes selalu ada.
“Kurang adanya kesadaran dari masyarakat, untuk di Desa Banyumas bentuk usahanya dibidang peralatan pesta,” tegasnya.
Ia pun mengaku, akan melakukan pembenahan agar BUMDes di desanya berjalan. Bahkan ia pun akan mengadakan pelatihan untuk anggota BUMDes.
“Kami masih tahap pembenahan utk mengadakan pelatihan para pengurus bumdes oleh TA,” tuturnya.
Hal serupapun di katakan Kepala Desa Citumenggung, Kecamatan Bojong, Isep Badri mengatakan keberadaan BUMDes di desanya tidak jelas keberadaanya. Bahkan bentuk pertanggungjawaban pengeluaran dan pendapatan dari pengelola tak pernah ada.
“Citumenggung jalan hanga direkturnya tdk membuat pertanggungjawaban sirkulasi pengelolaanya. Kemarin komisaris sudah melayangkan teguran untuk meminta pertanggungjawaban belum di jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur BUMDes Desa Citumenggung, Deni mengatakan bahwa BUMDes yang dikelolanya tidak berjalan karena manajemen pengurus yang kurang aktif sehingga mengakibatkan terbengkalainnya pengelolaan BUMDes.
“Saya nenyadari betul, ditinjau dari manajemen pengurus yang kurang aktif, serta koordinasi kurang antara pihak direktur bumdes dan pengawas,” tutupnya. (Zis/Red)
