SERANG, SALAKANEWS.com – Mundurnya Ikhsan Ahmad sebagai staf tenaga ahli gubernur Banten memicu reaksi dari aktivis pemuda , hal itu lantaran statmen yang ia lontarkan ke publik dinilai tendensius dan terkesan menyerang secara personal.
Ikhsan Ahmad menilai gubernur tak memiliki visi yang jelas soal relasi dengan media, statmen ini dinilai tidak ada relefansinya dengan tugas dia sebagai tenga ahli gubernur Banten Wahidin Halim.
Aktivis yang juga Pengurus KNPI Banten M. Asep Rahmatullah menyayangkan atas sikap Ikhsan Ahmad tersebut, menurutnya komentar itu terkesan menyerang pribadi gubernur.
“Sangat disayangkan atas sikap Pak Ikhsan, padahal dia seorang dosen, tapi malah terus mengumbar hal yang sifatnya urusan pribadi antara dirinya dengan gubernur,” ujar Asep kepada awak media, Minggu (28/7/2019).
Asep menyarankan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim untuk selektif dalam merekrut tenaga ahli dalam membantu pekerjaannya ke depan. Hal itu dimaksudkan agar tak menimbulkan konflik yang tidak subtanstif.
“Saya sih berharap Pak Gubernur bisa ambil pelajaran untuk selektif lagi dalam merekrut tenaga ahli nantinya, karena ada kaitannya dengan keberlangsungan pada progress pembangunan Banten,” kata Asep.
Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiah (IMM) ini berharap dalam pengangkatan tenaga ahli dibuat mekanisme yang jelas, termasuk dengan cara seleksi dan uji kompetensi. Baik itu dalam hal sikap secara emosional, spiritual dan intelektual secara holistik.
“Sebaiknya rekrutment tenaga ahli juga diuji kompetensinya melalui fit and proper test,” saran Asep.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Gubernur Banten bidang Media dan PR, Ikhsan Ahmad, menyatakan pengunduran dirinya tersebut lantaran Gubernur Wahidin Halim dinilai tidak punya visi dan tujuan yang jelas terhadap pengelolaan TA bidang Media dan PR.
“Alasan saya, merasa gubernur tidak punya visi dan tujuan yang jelas terhadap media, sehingga pengelolaan Tenaga Ahli bidang Media dan PR berjalan tanpa arah,” ungkap Ikhsan, sebagaimana dikutif dari faktabanten.co.id, Rabu (24/7/2019).
Ikhsan Ahmad yang juga pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Serang ini, mengaku tak medapatkan SK dari gubernur, sehingga membuatnya dilematis dalam menjalankan tugas.
“sebenarnya dilematis kalau dibilang mundur memang tidak pernah ada SK dan pengangkatan” katanya.
Editor: Tam
