Pandeglang, SalakaNews – Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan fokuskan pemulihan bencana tsunami. Selain itu, Pemkab Pandeglang juga akan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan pemulihan bencana tsunami. Sedangkan tiganya masih berkaitan dengan masalah kesehatan yaitu penanganan Stunting, pengentasan kemiskinan di 17 desa, dan masalah infrastruktur.
“Ada beberapa instansi dan kecamatan, yang harus duduk bareng untuk penganggaran ini. Jadi mereka keroyokan, crosscutting namanya. Sehingga tidak ada lagi ego sektoral. Apalagi anggaran Pemkab untuk tahun depan harus terbagi dengan kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” kata Bupati Pandeglang Irna Narulita, Jumat (23/8/2019).
Namun begitu, Irna meminta minimnya anggaran tidak menjadi alasan OPD mengurangi keseriusan dalam menyelesaikan program.
“Walaupun mereka tahu tidak ada uangnya karena ada pesta demokrasi, tetap yang penting rumah besar kegiatan itu ada walaupun uangnya belum ada. Sehingga nanti kalau ada anggaran yang datang, bisa dimasukkan. Walaupun minim anggaran tahun depan, harus survive,” jelasnya.
Bahkan ia pun meminta agar OPD tetap membuat perencanaan kegiatan meski beluk diketahui ketersediaan anggarannya. Soalnya, dia berjanji akan mencari dana tambahan melalui alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Banten atau pemerintah pusat.
“Tetapi mereka harus tetap concern pada orientasinya hasil, outcome. Karena kalau cuma inputnya saja tanpa dampak atau hasil, itu yang saya kecewakan,” terang bebernya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar menerangkan, cara penyusunan RKA masih sama dengan tahun lalu, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan. Hanya saja dia pun mengakui bahwa pagu indikatif yang dimiliki saat ini masih minik, hanya berkisar Rp1,6 triliun.
“Pagu indikatif sementara totalnya Rp1,6 triliun dan sudah terbagi-bagi dengan kewajiban-kewajiban daerah. Anggaran itu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), APBD Murni dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” bebernya.
Kendati demikian, dirinya menekankan supaya anggaran tersebut bisa sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan oleh masing-masing OPD. Adapun program prioritas yang dicanangkan, merupakan konsekuensi yang harus tetap dilaksanakan.
“Kalau pun anggaran masih kurang tapi ada skala prioritas di RKA, ya sudah itu konsekuensinya. Seperti MPP. Kita tetap harus membangun itu supaya publik benar-benar terlayani dan lebih mudah, terarah, dan lebih cepat tentunya,” terang Iskandar.
Perihal kekurangan anggaran lanjut Iskandar, Pemkab akan memaksimalkan usaha mencari bantuan, baik dari Pemprov Banten atau pemerintah pusat.
“Anggaran ini diharapkan bisa sesuai dengan skala prioritas yang ditentukan oleh masing-masing OPD. Kemudian kaitan dengan plafon anggaran, ya sudah kita berikan walaupun masih minim dan berharap bantuan-bantuan tingkat atas. Baik provinsi maupun pusat,” tutupnya. (Zis/red)
