Salakanews.com – Kota Tangerang -Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota Tangerang meninjau ulang Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 14 Tahun 2025 tentang tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang.
Perwal tersebut merupakan perubahan atas Perwal nomor 89 tahun 2023 sebagai pelaksanaan dari Perda Kota Tangerang Nomor 4 tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018. Namun, PC PMII Kota Tangerang menilai perlu adanya evaluasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesenjangan sosial maupun beban fiskal bagi masyarakat.
“PC PMII Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota meninjau ulang kebijakan Perwal Nomor 14 Tahun 2025, karena tunjangan DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat”, ujar Oki Putra Arsulan, Ketua Cabang, saat memberikan keterangan.
Di sisi lain, PC PMII Kota Tangerang juga memberikan apresiasi kepada Ketua DPRD Kota Tangerang, dan seluruh anggota DPRD yang menunjukkan keterbukaan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. Hal ini dinilai sebagai bentuk kesadaran bersama bahwa kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan rakyat.
“Apresiasi kami sampaikan kepada Ketua DPRD Kota Tangerang, dan seluruh anggota DPRD yang berkomitmen melakukan evaluasi terhadap regulasi ini. Sikap tersebut menunjukkan adanya tanggung jawab moral untuk memastikan kebijakan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tambah Oki.
Sebagai penutup, Oki menegaskan bahwa mahasiswa akan terus menjalankan peran kritisnya dalam mengawal kebijakan publik.
“PMII Kota Tangerang hadir sebagai kontrol sosial. Kami akan memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada elite tertentu”, tegas Oki.
PC PMII Kota Tangerang kembali menegaskan komitmennya sebagai kekuatan moral dan sosial kontrol dalam mengawal jalannya pemerintahan di Kota Tangerang, agar setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat.
Guz
