PANDEGLANG, Salakanews– Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pandeglang Yahya Gunawan Kasbin memastikan program pembelian sepeda listrik untuk RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang tidak bisa terealisasi.
“Sepeda listrik Rp38 Miliar tidak jadi meskipun belum diputuskan. Karena dananya akan kita gunakan untuk menutupi defisit anggaran. Tidak ada lagi jalan selain ini diputuskan,” kata Yahya, Senin (22/5/2023).
Menurut Yahya, batalnya pembelian sepeda listrik tersebut akibat adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga, pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran, dan melakukan refocusing sampai 50 persen. Soalnya, kata dia, kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang telah mengalami defisit hingga mencapai Rp217 Miliar.
“Untuk menutupi defisit itulah, Pemkab Pandeglang menerapkan skema atau langkah refocusing ditiap – tiap Organisasi Prangkat Daerah (OPD). Saat ini baru selesai 10 OPD yang melakukan refocusing,” kata Yahya.
Refocusing yang dilakukan BPKD itu nyomot dari anggaran belanja dasar ditiap – tiap OPD, dan kegiatan yang dianggap tidak urgen.
“Diambil dari belanja dasar tiap OPD, kegiatan yang tidak terlalu urgen, dan Surat Perintah Membayar (SPM)-nya tidak mewajibkan,” katanya.
Sebelumnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pandeglang melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pandeglang, Rabu (17/5/2023). Mahasiswa tersebut menilai pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW kurang lebih sebesar Rp 38 Miliar dinilai hanya menghamburkan anggaran, padahal masih banyak kebutuhan masyarakat yang sangat krusial.(Iman/land)
