PANDEGLANG, salakanews – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pandeglang, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.Sebab, dengan keberagaman sangat tidak mungkin memicu konflik di tengah masyarakat.
Kepala Badan Kesbangpol Pandeglang, Entus Bakti menyampaikan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah kewajiban setiap warga negara.
“Pembinaan pembauran kebangsaan ini penting dilakukan, pertama tentu sebagai penyambung tali silaturahmi dan juga menjaga keutuhan NKRI. Saya harap peserta yang hadir di sini bisa memahami materi, menyampaikan kepada masyarakat serta mengamalkan nilai-nilai itu di tengah masyarakat,” ujar Entus Bakti, saat membuka acara pembinaan pembauran kebangsaan di Aula Kecamatan Mandalawangi, Kamis (8/12) pagi.
Ia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor: 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, hingga tingkat kecamatan dan desa harus membuat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
“Kami mengajak seluruh elemen utk kembali mengaktifkan FPK. Nantinya FPK ini menjadi wadah bagi masyarakat, di mana salah satunya adalah untuk menampung aspirasi. Tentunya FPK ini diharapkan bisa ikut menjaga kondusifitas wilayah serta menjaga keutuhan bangsa dan negara,” beber mantan Camat Mandalawangi ini.
Kata Entus, FPK tingkat kecamatan diketuai oleh camat dan FPK tingkat desa/kelurahan diketuai oleh kepala desa/lurah. Dalam pelaksanannya, FPK ini banyak melibatkan masyarakat dan pemerintah berperan sebagai fasilitator.
“FPK ini ending-nya setelah dibentuk adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat, khususnya kesamaan kepentingan masyarakat,” kata dia.
Sekali lagi, dia mengingatkan di tengah keberagaman ras, agama, suku, budaya, dan bahasa, masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan.
Jangan sampai karena terdapat perbedaan pendapat atau pandangan, justru memicu konflik di tengah masyarakat.
Dia berpendapat, keberagaman sangat membawa kemungkinan terjadinya konflik apabila keberagaman itu tidak dikelola dengan baik tengah masyarakat.
“Makanya peran kepala desa selalu pemimpin pemerintahan di tingkat desa, penting untuk mengingatkan dan mengajak masyarakat hidup rukun, toleransi, saling menghargai, dan mengedepankan musyawarah ketika akan mengambil suatu keputusan atau mencari solusi atas masalah,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, narasumber dari Kampus STKIP Babunnajah, Ari Supriadi menyampaikan, Indonesia dianugerahi dengan keragaman suku, budaya, agama, bahasa dan lainnya. Keberagaman itu harus menjadi modal pemersatu dan bukan sebaliknya.
“Saat ini penduduk Indonesia berjumlah 275.361.276 jiwa yang tentunya berasal dari beragam suku, agama, budaya, dan bahasa yang berbeda. Keberagaman ini harus kita jadikan perekat untuk menjaga keutuhan NKRI,” tukas alumni Program Pascasarjana IPDN Jakarta ini.
Dari keberagaman itu, menurut Ari, terdapat potensi ancaman yang bisa merongrong keutuhan NKRI. Potensi ancaman itu meliputi, konflik kepentingan terutama pada preferensi politik, perbedaan cara pandang hingga perbedaan pendapat, perang ideologi sektarian, kesenjangan sosial dan ekonomi, dan teknologi informasi.
Dari potensi itu, akan mendorong masalah yang muncul, seperti culture war, konflik etnis, perlakuan atau kebijakan diskriminatif, marjinalisasi, hubungan eksploitatif, stereotip negatif hingga kekerasan fisik atau simbolik.
“Maka penting bagi kita semua untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa melalui menumbuhkan kembali gotong royong, tolong-menolong, menghargai dan peduli sesama, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, mengedepankan musyawarah, melakukan kerjasama antar umat beragama, dan tidak memaksakan pendapat atau kepentingan pribadi,” ungkap pria yang juga berprofesi sebagai wartawan ini.
Di bagian akhir, Ari mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika.
Dendi Aulia, Kepala Desa Sinarjaya yang menjadi peserta acara, berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan dan memiliki output yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu Dendi juga meminta pemerintah daerah untuk terus menggaungkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat.
“Contoh saja saat 17 Agustus, masyarakat itu susah saat disuruh pasang bendera, harus kita saja yang masang Bender. Saya melihat saat ini nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat mulai luntur,” kata Dendi. (Land/red)
