Muaro Jambi, salakaNews – Ketua Fraksi PAN DPRD Muaro Jambi, Amiruddin menyoal kinerja pemerintah kabupaten terkait pengangkatan kepala dinas di lingkungan pemkab Muaro Jambi yang tidak memperhatikan track raccord (latar belakang) pegawai. Hal itu jika pejabat yang diangkat tidak sesuai kapasistas akan berdampak buruk pada citra kepala daerah, oleh karena itu pihaknya meminta untuk tidak mengangkat orang-orang yang asal Ibu senang (AIS).
“Jangan orang-orang yang asal Ibu senang (AIS) karena apabila kepala dinas tidak bisa bekerja maka citra yang tidak baik akan didapatkan oleh kepala daerah” kata Amirudin, ketika dalam menyampaikan pandangan umum fraksi PAN dalam rapat Paripurna DPRD terhadap Nota keuangan Raperda perubahan APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun Anggaran 2020. Selasa (01/9/2020).
Selain itu Amirudin juga menyoal anggaran penanganan Covid-19 yang tidak ditambah, padahal pihaknya meyakini jika pemkab fokus pada penanggulangan pandemi COVID-19 dampak akan terasa secara signifikan bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Pihaknya juga mendorong pemkab untuk menyediakan tenaga teknis di tiap desa dan kecamatan yang dapat menginput data masyarakat yang layak menerima bantuan, hal itu karena belakangan diketahui tidak sedikit penyaluran bantuan dari pemerintah tidak tepat sasaran.
“Saran kami dari PAN agar pemda dapat menyediakan tenaga Operator yang ditempatkan untuk setiap kecamatan dan desa sehingga dapat menginput data-data masyarakat yang layak menerima bantuan.” Ujarnya.
Tak hanya itu, dia juga menyoroti kesejahteraan guru honorer. gaji mereka (guru honorer) sering terlambat pembayarannya. Oleh karena itu pihaknya meminta untuk segera mengakomodir aspirasi para guru tersebut.
“kedepan tak ada lagi guru-guru yang mengeluh karena keterlambatan gaji mereka yang masih jauh dari kata layak,” tandasnya.
Editor: tam
Kontributor: Sukri
