Pandeglang, salakaNews – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pandeglang turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.
Melalui program Transmigrasi yang telah dicanagkan pemerintah pusat. Program itu kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sehingga dapat berkelanjutan pada program kesejahtraan berikutnya.
Sebagaimana data Disnaker yang tercatat pada periode tahun 2011 hingga 2019, Disnakertrans kabupaten Pandeglang telah memberangkatkan warganya sebanyak 621 jiwa dari 167 Kepala Keluarga (KK).
Kepala Seksi (Kasi) Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Disnakertrans Kabupaten Pandeglang, Priyanto Budi Raharjo, BA. Mengatakan, Program transmigrasi merupakan program pemerintah pusat yang telah lama dijalankan, program ini dinilai sangat bermanfaat sehingga dapat menggerakan ekonomi masyarakat.
Perkembangan paradigma transmigrasi sedianya dipahami sebagai upaya mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, kini telah berubah. Menurut Priyanto, program ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana tidak, dengan program tersebut warga akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan, selain itu cara pandang dan pengetahuan bertambah sehingga dapat memberikan perubahan pada pola pikir yang bermuara pada pola hidup yang semakin baik.
“Upaya itu (untuk mensejahterakan transmigran) ialah mereka diberi bantuan berupa pengadaan jenis layanan dan pendidikan, hal ini untuk mempersiapkan kemampuan serta kesejahteraan para transmigran, juga diberikan bantuan yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalaninya, lalu diberikan tempat tinggal beserta fasilitas permukiman, dan lahan seluas dua hektar per kepala keluarga untuk digarap,” jelas Priyanto, Kamis, (28/12/2019).
Lebih lanjut dikatakannya, Pemerintah Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya mendapatkan penwaran program transmigrasi ke berbagai pulau yang ada di Indonesia. mendapatkan kesempatan itu Pekab Pandeglang mengambil kuota yang diberikan pemerintah pusat.
“Pada tahun 2019 ini, Pemkab Pandeglang mendapat kuota sebanyak 10 KK, diberangkatkan (15/12/2019) sebanyak 28 jiwa ke Kabupaten Luwu Timur, tepatnya UPT/Lokasi SKPC Moromalay SP 1 (Satuan Pemukiman satu) Kecamatan Tuwoti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, (15/12/2019)” terangnya
Minat ini kata Pri (sapaan akrab Priyanto -red.) ternyata cukup tinggi sehingga masyarakat pandeglang bagian selatan, tidak sedikit yang menunggu kuota berikutnya, mengingat yang diberikan pemerintah terbatas.
Dari 334 desa yang ada di Pandeglang, pada periode tahun 2019 Pemkab hanya mendapatkan kuota 10 KK dari Disnakertrans provinsi Banten. Kuota tersebut disalurkan pada dua Kecamatan, yaitu Kecamatan Sobang dan Kecamatan Panimbang.
“Untuk Kecamatan Sobang diambil dari dua desa, diantaranya Desa Sobang 1 KK dan Desa Pangkalan 2 KK, dan untuk Kecamatan Panimbang dua Desa juga yaitu, Desa Citeureup sebanyak 2 KK, dan Desa Mekarsari sebanyak 5 KK, seluruhnya berjumlah 10 KK 28 jiwa,” tuturnya.
Untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemerintah Disnakertrans sedikit mengalami hambatan, salah satunya minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pendataan ke lapangan mengingat luas geografis dan penduduk yang tidak sedikit. Meski demikian menurutnya, Pemkab Pandeglang cukup berhasil memberangkatkan warganya ke lokasi transmigran.
Dengan jumlah PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang hanya 1 orang, dan TKK (Tenaga Kerja Kontrak) 1 orang, tidak memungkinkan kita untu turun melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke semua titik, daerah yang diplot saja harus melakukan koordinasi dengan beberapa steakholder, karena masalah Transmigrasi ini bukanlah hanya persoalan hidup bercocok tanam, tapi juga bagaimana meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui pendidikan dan kegiatan lainnya, pungkasnya. (adv)
Editor: tam
Reporter: Dad
