Pandeglang, Salakanews – Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kamis (31/10/2019). Kedatangan Tanto itu ingin meninjau progres laporan pembangunan jalan di Kabupaten Pandeglang.
Hasilnya, Tanto mendapati beberapa paket pekerjaan yang tergolong kontrak kritis lantaran prosesnya yang masih jauh dari harapan.
Adapun proyek yang dinyatakan kontrak krisis yakni kegiatan peningkatan Jalan Kampung Sindangresmi, Desa Cibadak sampai dengan Kampung Padali, Desa Padasuka, Kecamatan Cimanggu. Kedua, kegiatan rehab peningkatan Jalan Hotmix Polos hingga Ciundil, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggu.
Kemudian kegiatan peningkatan Jalan Munjul-Curuglanglang, Kecamatan Munjul.
Kelima kegiatan penggantian Jembatan Cikupaeun, Desa Bojongmanik Kecamatan Sindangresmi. Dan terakhir adalah kegiatan renovasi jembatan gantung Kampung Dukuh Handap, Desa Batuhideung, Kecamatan Cimanggu.
“Ditemukan ada enam paket yang kondisinya perlu pantauan khusus. Tapi setelah dibedah tadi secara mendalam karena mengikuti program sampai ke bulan September, diakhiri memutuskan hanya satu paket,” kata Tanto usai Sidak.
Pekerjaan yang dimaksud adalah peningkatan jalan Munjul-Curuglanglang yang berada di Kemacatan Munjul. Pembangunan jalan senilai Rp8,7 miliar itu, baru mencapai 40 persen. Padahal batas waktu pengerjaan hanya 150 hari, yang berakhir pada awal Desember mendatang.
“Progresnya di lapangan baru 40 persen dan kalau saya lihat kalau memang bisa dikerjakan siang dan malam Insya Allah masih masih bisa terkejar,” jelasnya.
Untuk itu, Tanto menekankan Tim Pemantau dari DPUPR untuk intens mengawasi pekerjaan tersebut. Akhir bulan November mendatang lanjut Tanto, pemerintah akan mengevaluasi seluruh pekerjaan fisik di Pandeglang.
“Tetapi Insyaallah kalau kerjasama, dan kita sudah tahu problem di lapangan ada kendala teknis. Nanti di November akan dievaluasi lagi, semoga semua sudah selesai,” terangnya.
Kepala DPUPR Pandeglang, Asep Rahmat menjelaskan, persoalan yang menjadi kendala lambatnya progres pekerjaan jalan tersebut karena mekanisme pekerjaan yang tidak sesuai.
“Yang enam itu memang awalnya perlu pemantauan khusus. Tapi setelah dilakukan rapat pembuktian, sudah berkurang jadi 5 paket. Yang 1 itu memang perlu perhatian khusus karena progresnya masih 40 persen,” bebernya.
Untuk itu, DPUPR sudah melakukan teguran dan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi. Bahkan pihaknya juga sudah melakukan pembahasan dengan pengusaha dan konsultan.
“Hasilnya agar metodologi pengerjaan jalan itu diubah sehingga diharapkan berdampak pada peningkatan progres pengerjaan di lapangan,” sambungnya seraya menyebut sumber dana pekerjaan itu berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menunjuk CV. Patih Jaya sebagai pihak ketiga.
Meski masih ada 6 pekerjaan yang masuk kategori kontrak kritis, namun Asep menyebut jika sudah ada 37 paket pekerjaan yang selesai 100 persen dan 21 paket lainnya sedang berjalan. (Zis/red)
