Salakanews, Pandeglang- Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.9.9 Milyar yang diserap oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPKB) dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Pandeglang dinilai tak realistis pelaksanaannya.
Hal itu terkuat pada temuan salah satu aktivis P-4 (Pegerakan Pemuda Aktivis Pandeglang) bahwa, di dalam Program Kampung KB yang telah dibentuk pada tahun 2017 di Kp.Talangtang, Desa Kramat Manik Kec.Angsana. bantuan yang diterima oleh pihak desa Kramat Manik hanya sebesar Rp.5.000.000. yang digunakan untuk keperluan sosialisasi kampung KB dalam satu tahun.
Sementara pembuatan Gapura Kampung KB dan pelaksanan sosialisasi kampung KB Pada tahun 2017 oleh tim KB dari kecamatan hanya 1 kali dalam satu tahun.
”.Ujar salah satu Warga Desa Kramat Manik. Masyarakat. Kamis (30/08/18)
Ahmad Mursidi yang Sebelumnya menjabat sebagai Sekertaris (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang saat dikonfirmasi tidak memberikan jawabn, ia berdalih terkait BOKB saat ini tidak lagi dalam kewenangannya.
“Jadi gini pak Untuk BOKB Itu saya sekarang Sudah Bukan di KB Lagi, jadi silahkan langsung kepada kepala dinasnya saja, karena sekarang mah sudah lain lagi ceritanya, jadi Untuk BOKB Silahkan langsung kepada dinas KB yang sekarang saja.” Kata Mursidi dengan ekspresi wajah mengelak.
Sementara Yayan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan keterangan yang berbeda terkait Pembuatan Gapura Kampung KB Itu didanai bukan dari BOKB, akan tetapi ia tak menjelaskan dari mana dana itu berasal. menurut Yana dana itu diberkan kepada kepala desa untuk pembuatan kampung KB Tanpa ada potongan .
“Uang diberikan kepada kepala sebesar Rp.5000.000 desa untuk pembuatan kampung kb dan tidak dipotong sepeserpun. Mungkin ada yang dikurangi dan mungkin juga ada yang di tambah. Tapi secara pertanggung jawaban dari dinas sudah tidak ada karena ada berita acara penyerahan uangnya untuk pembuatan Kp.KB,” Jelasnya.
Lebih lanjut Yana juga membenarkan jika anggaran BOKB pada tahun lalu (2017) sebesar Rp.9.9 Milyar, tetapi yang baru dicairkan hanya 19% Karena ada hambatan. Meski begitu ia tak merinci hambatan apa yang dimaksud. Hanya saja setiap kegiatan sosialisasi itu di laksanakan bersamaan engan ketika dananya ada (cair).
Ada pun mengenai anggaran yang diperuntukan bagi kader sebagai Haknya dan anggaran kemanan yang tidak disalurkan itu karena ada keterlambatan sehingga dananya tidak turun.
“Bagaimana mau diberikan dananya aja enggak turun,” Singkatnya.
Terpisah Ketua Pergerakan Pemuda Peduli Pandeglang (P-4) Arif Wahyudin mengatakan, Bantuan Oprasional Keluarga berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 sebesar Rp.9.9 Milyar Pada Masa Jabatan HJ.Raden Dewi Setiani selaku Kepala Dinas dinilai tida transfaran, menurutnya anggaran yang disalurkan ke tiap kecamatan yang ada di kabupaten Pandeglang dengan jumlah penyuluh sebanyak 36 orang. Tidak tentu dalam memberikan laporan sebagai pertanggung jawaban, ada 2 bulan sekali, ada juga yang 3 bulan dalam membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
“Anggaran tersebut disalurkan kepada masing-masing penyuluh di tiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang sebanyak 36 penyuluh kecamatan, namun diduga tidak transparan, laporan Pertanggung Jawaban harusnya perbulan, tapi ini mah ada yang dua Bulan sekali, ada yang Ttga Bulan Sekali, kata Arif.
Rep: Syam
Ed: Tam
