“Tuntutan mereka kami rasa relevan, karena itu akan mewadahi para guru honorer berkualitas yang telah mengabdi cukup lama di dunia pendidikan”-– Fitron, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten
Serang, salakaNews- Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional, sejumlah mahasiswa dari FKIP Untirta melakukan aksi solidaritas terkait nasib guru honorer yang hingga kini belum ada titik terang. Masa aksi yang merupakan mahasiswa aktif fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini mulai bergerak di Kampus C Ciwaru Untirta, sejak pukul 10 Pagi, kemudian melakukan konvoi menuju gedung DPRD provinsi Banten yang sudah mendapatkan penjagaan dari aparat kepolisian, (Senin 26 November 2018).
Dalam orasinya mereka menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah yang hingga kini dinilai masih abai pada nasib guru honorer terutama golongan K2 yang masa pengaabdiannya sudah lama, tuntutan tersebut diantaranya:
- Merevisi ulang/judicial review terhadap KEMENPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang pembatasan umur CPNS
- Menuntut pemerintah untuk mengukuhkan para guru honorer K2 menjadi guru PNS/ guru tetap. Sehingga para guru tersebut bisa mengikuti program sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi serta tujuangan-tunjangan lainnya.
- Menuntut pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten untuk membuat program-program yang menunjang kesejahteraan bagi guru
Acep Rahmat peserta aksi yang juga sebagai Ketua Himpunan mahasiswa pendidikan sejarah mengatakan, aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap guru honorer yang sampai saat ini nasibnya belum jelas dan tidak ada kepastian dari pemerintah.
“aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap mereka (guru honorer) yang nasibnya belum jelas” katanya.
Sementara itu Rodeni, salah satu guru honorer dari Pandeglang yang turut hadir dalam aksi mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa yang turut memperjuangkan nasibnya. Ia juga menyatakan permohonan maafnya atas ketidak hadiran untuk satu hari di moment itu. kata Rodeni sebetulnya ada banyak guru honorer yang ingin berpartisipasi dalam moment aksi itu, akan tetapi kewajiban mengajar menjadi lebih berat untuk ditinggalkan, meski begitu aspirasinya terwakili oleh rekannya yang turut dalam aksi tersebut.
“karena beberapa kendala, sehingga rekan-rekan guru honorer hanya bisa menitipkan perjuangan kepada mahasiswa,” ujarnya.
Rodeni berharap, jika perlu ada aksi lanjutan dengan masa guru honorer hadir di tengah-tengah masa mahasiswa.
Terpisah, Fitron selaku Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten mengapresiasi tuntutan aksi mahasiswa tersebut, menurutnya guru honorer yang telah mengabdi pada negara puluhan tahun sangat layak diperjuangkan, apalagi mereka (guru honorer) yang berkualitas mestinya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah.
“Tuntutan mereka kami rasa relevan, karena itu akan mewadahi para guru honorer berkualitas yang telah mengabdi cukup lama di dunia pendidikan” kata Fitron ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, (Senin, 26/11)
Lebih lanjut ia mengatakan, regulasi yang disuarakan mereka (mahasiswa) menjadi pekrjaan rumah yang saat ini ia tangani, pasalnya kesempatan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan sangat sulit digapai, jika tak ada regulasi yang bisa dirubah, khususnya berkaitan dengan usia.
Fitron yang juga mantan Aktivis ini juga mengkritisi terkait minimnya perhatian negara pada kehidupan guru honorer. Jika negara punya niat baik, banyak cara bisa dilakukan untuk mengakomodir aspirasi guru honorer ini, salah satunya ialah member jalur khusus untuk Tes dengan kuota,
“jasa guru honorer harus negara hargai dengan memberi kesempatan, jika mengangkatnya langsung tidak mungkin mengapa kesempatan untuk ikut test ASN aja tidak diberi, atau berilah jalur khusus bagi mereka (guru honorer) untuk tes melalui kuota” tandasnya.
(tam)
