Animo Masyarakat Pandeglang Jadi Transmigran Tinggi, Kuota Terbatas

0
445
views
Kecamtan Towuti, kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, menjadi tempat transmigrasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dari jumlah transmigran yang ada, diantaranya berasal dari kabupaten Pandeglang. (foto: dok)

Pandeglang, salakaNews – Tingginya minat untuk menjadi transmigran ke luar jawa bagi masyarakat Pandeglang cukup tinggi, akan tetapi kuota yang disediakan pemerintah sangat terbatas.

Hal itu diungkapkan Priyanto Budiraharjo, BBA. kepala seksi (Kasi) penempatan tenaga kerja, perluasan tenaga kerja  dan transmigrasi, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Pandeglang, selasa,(11/12/19).

“Dari 334 desa yang ada di kabupaten Pandeglang, pemkab Pandeglang mendapatkan kuota 10 kepala keluarga dari Dinakertrans (dinas tenaga kerja dan transmigrasi) provinsi Banten,” kata Priyanto.

Sementara kuota tersebut disalurkan ke dua kecamatan yaitu kecamatan Panimbang dan kecamatan Sobang. untuk kecamatan Panimbang diambil dua desa, yaitu desa Citeureup sebanyak 2 KK (dua kepala keluarga) dan desa Mekarsari, 5 KK. Sementara dari kecamatan Sobang diambil dari dua desa yaitu desa Sobang 1 KK, dan desa Pangkalan 2 KK, seluruhnya berjumlah 10 KK.

Meski begitu lanjut Priyanto, Pemkab Pandeglang cukup berhasil memberangkatkan warganya ke lokasi transmigran, mereka yang dikirim ke sana sangat antusias untuk menjalani kehidupan baru yang telah disediakan pemerintah berupa lahan yang siap garap untuk per kepala keluarga seluas 2 (dua) hektare dan rumah tempat tinggal, serta jaminan hidup selama satu tahun.

Priyanto Kasi(kepala seksi) Transmigrasi pada bidang penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan transmigrasi. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pandeglang. (foto: salakaNews)

“pada tahun 2019 ini tujuan transmigrasi dari Pandeglang, ke Kabupaten Luwu Timur, tepatnya UPT/Lokasi SKPC Moromolay SP 1 (satuan pemukiman satu) , kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.” ujarnya.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan program pemerintah, pemkab pandeglang melalui Dinas ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) sedikit mengalami hambatan, salah-satunya minimnya anggaran untuk melakukan sosialisasi dan pendataan ke lapangan, mengingat luas geografis dan jumlah penduduk yang tidak sedikit.

“Dengan jumlah staf PNS 1 orang, dan TKK 1 orang, tidak memungkinkan kita  untuk turun melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke semua titik,” katanya.

Daerah yang sudah diplot saja kata dia, harus melakukan koordinasi dengan beberapa stakeholder, karena menurut Priyanto, masalah transmigrasi tak hanya persoalan hidup bercocok tanam, tapi juga bagaimana mereka hidup di suatu daerah baru, yang di dalamnya terdapat kultur dan adat istiadat yang mungkin baru bagi pendatang.

“Oleh karena itu bagi mereka (transmigran) dibutuhkan kesiapan mental dan kecakapan,” ujarnya.

Sebelum pemberangkatan mereka mendaptkan penyuluhan, agar ketika mereka tinggal di tempat yang baru,  sudah siap menjalaninya.**

(tam/dad)